Berau, – Ketegangan terkait sengketa agraria di wilayah perbatasan Berau – Kutim di bagian pesisir administratif menemukan titik terang setelah Pemerintahan Desa Tepian Terap, Kutai timur, bersama aliansi lembaga adat mengeluarkan peringatan tegas. Seluruh aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan di atas Tanah Adat Dayak Basab Lagasan (Bakal Ikel-Malawai) resmi dihentikan menyusul kesepakatan musyawarah bersama.
Langkah ini diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah serta melindungi hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi subjek perselisihan.
Berdasarkan Berita Acara (BA) Rapat Koordinasi Nomor Surat 100.10.2.2/12/DTT-SKL/2026 serta BA Penyelesaian Batas Berau–Kutai Timur di bagian pesisir, yang disepakati pada 7 Oktober 2026, forum musyawarah resmi memutuskan pengembalian objek lahan Malawai kepada masyarakat adat Dayak Basab Lagasan.
Sebagai tindak lanjut, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur bersama Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT),Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU), dan Sabang Merah Borneo (SMB), memasang spanduk pengawasan ketat di lokasi.
Pihak berwenang dan lembaga adat secara kolektif meminta agar seluruh kegiatan termasuk pembukaan lahan, penggarapan, pembangunan, penebangan, hingga pemindahan batas tanah dihentikan seketika.
Pemerintah desa setempat menegaskan bahwa pemasangan papan pengumuman ini murni merupakan pemberitahuan hasil kesepakatan musyawarah dan langkah preventif pencegahan konflik, bukan keputusan penetapan batas administrasi maupun penyitaan sepihak.
Menanggapi situasi di lapangan, penanggung jawab sekaligus narahubung masyarakat adat, Barnabas Jejer, mengeluarkan pernyataan tegas untuk mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan menghormati proses hukum yang berjalan.
“Kami meminta kepada seluruh pihak agar mematuhi hasil kesepakatan musyawarah yang telah dituangkan secara resmi. Tidak boleh ada lagi aktivitas pembukaan lahan, penggarapan, maupun upaya pengalihan dan jual beli secara sepihak di atas Tanah Adat Dayak Basab Lagasan (Bakal Ikel-Malawai),” ujar Barnabas Jejer saat dikonfirmasi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menghindari segala bentuk kekerasan atau tindakan destruktif di lapangan.
“Langkah ini kami ambil demi kebaikan bersama, dengan tetap berpedoman pada dasar hukum konstitusi kita, yakni UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) serta UUPA No. 5 Tahun 1960. Mari kita hormati hak-hak adat dan menjaga ketertiban bersama,” pungkasnya.
