Penggusuran Paksa Lahan Pertanian oleh PT TRH Sisakan Kekecewaan Mendalam Bagi Warga Tabalar Ulu
Berau, peristiwa.co.id, – Sabtu, 31 Okteber 2026 – Jerit tangis dan rasa kecewa mendalam menyelimuti masyarakat Kampung Tabalar Ulu, Kabupaten Berau. Lahan pertanian produktif yang ditanami kelapa sawit, cabai, sayuran, alpukat, durian, langsat, hingga rambutan, kini rata dengan tanah akibat penggusuran paksa yang diduga dilakukan oleh PT Tanjung Redeb Hutani (TRH).
Tak hanya merusak sumber penghidupan warga, penggusuran tersebut juga melibas situs sejarah sakral, kampung lama Tubaan serta pemakaman leluhur suku Dayak Basap, termasuk makam orang tua dari warga setempat.
Konflik agraria dan kultural ini kian memanas setelah perusahaan diduga melontarkan intimidasi terbuka kepada warga yang mempertahankan haknya.
Konflik ini mencapai titik eskalasi ketika PT TRH diduga tidak hanya merusak tanaman warga, tetapi juga menghancurkan lahan pertanian padi siap panen milik masyarakat pada tahun 2024 tanpa ada proses ganti rugi sepeser pun.
Tekanan psikologis turut dirasakan oleh warga. Seorang sumber anonim membeberkan ancaman bernada ultimatum yang dilayangkan oleh pihak perusahaan.
“Mana kamu pilih 2 hektar atau 3 hektar ini, atau puluhan hektar, kamu saya kasih waktu 4 hari untuk jawabnya kalau kalian tetap ikut keberatan semua lahan kalian kami gusur,” ujar perwakilan pihak PT TRH kepada warga.
Tekanan ini memicu keresahan luas di tengah masyarakat Tabalar Ulu yang merasa hak asasi dan ruang hidup mereka dirampas secara sepihak.
Luka batin paling mendalam dirasakan oleh para ahli waris dan keturunan masyarakat adat Dayak Basap.
Wilayah yang digusur tersebut bukan sekedar tanah biasa, melainkan tanah leluhur yang menyimpan jejak peradaban masa lampau, termasuk situs bersejarah tempat penyimpanan lungun (peti mati tradisional dari kayu yang dilubangi) serta lokasi bersejarah era leluhur.
Ainun Jariah (74), warga yang orang tuanya dimakamkan di lokasi tersebut, mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya yang mendalam.
“Saya sedih kuburan orang tua saya digusur dan sangat kecewa,” ucap Ainun dengan nada terbata.
Senada dengan Ainun, Hasminah selaku cicit dari leluhur setempat mengatakan tindakan perusahaan yang dinilai tidak memiliki hati nurani dan mengabaikan nilai-nilai adat istiadat.
“Di situ kuburan leluhur saya, dan saya sedih kuburan leluhur kami digusur tanpa kompromi oleh PT TRH, menghilangkan keturunan dan sejarah keturunan leluhur kami. Saya bingung harus apa, sudah tidak tahu mengadu ke siapa,” keluh Hasminah.
Secara hukum nasional, tindakan penggusuran sepihak ini menabrak sejumlah instrumen hukum positif UUD 1945 dan konstitusi Republik Indonesia
Pasal 18B Ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.
Pasal 28I Ayat 3, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
Tindakan sengaja merusak atau membongkar makam atau tempat kuburan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 179 KUHP atau Pasal 269 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, ancaman pidana penjara menanti siapa saja yang secara sengaja menodai, merusak, atau menghancurkan makam.
Masyarakat adat memiliki hak mutlak untuk mempertahankan kearifan lokal. Perusakan wilayah situs adat tanpa persetujuan dapat menjadi dasar hukum untuk meninjau ulang bahkan membatalkan izin lingkungan perusahaan.
Menanggapi krisis kemanusiaan dan kultural ini, Ketua Sabang Merah Borneo (SMB) Kabupaten Berau, Yonatan Ilot, bersama 7 aliansi, melayangkan ultimatum tegas kepada manajemen PT TRH agar segera menyelesaikan persoalan ini secara tuntas di meja perundingan adat maupun hukum.
“Kami 7 aliansi meminta kepada PT TRH agar bisa menyelesaikan permasalahan ini, masalah adat seperti ini, dari pada nanti berkembang. Dan kami minta segera cepat diselesaikan masalah makam yang sudah digusur ini. Jika diam itu bijak, maka lakukanlah, jika diam itu diinjak, maka bicaralah agar mereka diam” tegas Yonatan Ilot.
Masyarakat Tabalar Ulu kini menuntut Negara dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Warga mendesak agar pemerintah tidak bersikap pasif atau seolah-olah tutup mata, serta mewanti-wanti agar tidak ada unsur pembiaran maupun kerja sama terselubung dengan pihak korporasi di atas penderitaan masyarakat adat.
Penulis : Samsul
